Tindak Lanjut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dasar:

1.Permendagri no 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa

Surat edaran mendagri nomor: 412.2/ 5014/57
Paparan yang di buat oleh: bpk Eko Siswanto / kasi Bina Sarana dan prasarana Desa sewaktu bertugas di DPMDPAKB Kabupaten tasikmalaya.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah: Keseluruhan kegiatan yang Meliputi Perencanaan,Pelaksanaan, Penatausahaan,Pelaporan,dan Pertanggungjawaban keuangan Desa.Dalam hal ini kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ( PKPKD) dan kewenangannya antara laiin:

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
Menetapkan PPKD
Menetapkan TIM pengadaan barang / jasa.
Menyetujui DPA,DPPA,DPAL
Menyetujui SPP ( surat permintaan pembayaran).

Sedangkan untuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ( PPKD) terdiri dari :

Sekretaris Desa ( koordinator)
Kaur dan kasi ( pelaksana kegiatan anggaran)
Kaur keuangan sebagai fungsi Bendahara

Kaur dan Kasi tugasnya:

Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugas
Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugas.
Menyusun DPA,DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugas.
Menandatangani perjanjian kerjasama pengadaaan barang /jasa.
Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ( Pembagian tugas kaur dan kasi di tetapkan dalam RKPDes) dan kaur ,kasi sebagai pengganti TPK ( yang tertera dalam permendagri no 113 tahun 2014) sedangkan untuk Tim pengadaan barang / jasa berasal dari: unsur perangkat desa yaitu kepala wilayah dan unsur kelembagaan masyarakat desa, yang terdiri dari : ketua, Sekretaris dan anggota di usulkan pada saat penyusunan RKPDes dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Selajutnya fungsi Kaur Keuangan adalah:
Melaksanakan fungsi Bendahara

Dan mempunyai tugas untuk:

Menyusun Rencana Anggaran kas ( RAK )
Melaksanakan pentausahaan yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, mempertanggungjawakan: penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan APBDes.

Ada perbedaan istilah dari permendagri 113 tahun 2014 dengan permendagri no 20 tahun 2018 kedua permendagri ini sama yaitu tentang pengelolaan keuangan desa , kalau versi permendaggri 113/2014 menggunakan istilah :Pelaksana Teknis pengelola keuangan desa ( PTPKD) sedangan di dalam Permendagri no 20 tahun 2018

Subjek pelaksana pengelola keuangan desa : Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ( PPKD ) yang terdiri dari: sekdes, kasi dan kaur ,
Fungsi bendahara:

kaur keuangan sebagai fungsi bendahara.

Pendapatan Asli Desa

Berupa tenaga dan barang yang di nilai dengan uang termasuk uang dari masyarakat.

4 klasifikasi Belanja Desa

Terdiri atas kelompok:

– penyelenggaraan pemerintahan desa

– pelaksanaan pembangunan desa

– pembinaan kemasyarakatan desa

– pemberdayaan masyarakat desa

– penanggulangan bencana, keadaan darurat atau mendesak.

Rincian Pembagian klasifikasi Belanja

Klasifikasi belanja di bagi dalam Sub bidang dan Kegiatan yaitu:

– Sub bidang penyelenggaraan pemerintahan ada 5 Sub

– Sub bidang Pembangunan desa ada 8 Sub

– Sub bidang pembinaan masyarakat ada 4 Sub Bidang

– Sub bidang pemberdayaan ada 7 Sub

– Sub Bidang penanggulangan bencana darurat ada 3 Sub

Kode Kegiatan

Kode kegiatan di Lampirkan dan bersifat baku dan Daerah tidak boleh mengubah kode kegiatan kecuali kode 90-99

( aplikasi siskeudes kode kegiatan) dalam artian: bunyi pasal 18 ayat (3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana di maksud ayat(1) dengan memberikan kode 90 s/d 99.

Jenis Belanja

Jenis belanja ada 4 yaitu:

– belanja Pegawai

– belanja barang/jasa

– belanja modal

– belanja tak terduga

Basis pengelolaan keuangan desa ( basis kas Laporan kekayaan milik desa di tiadakan pasal 30 ayat (1)
Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa

Dapat menggunakan sistem informasi yang di kelola Kemendagri pasal 30 ayat ( 3).

APBDes dan penjabaran APBDes ( perdes tentang APBDes dan Perkades tentang penjabaran APBDes)
Penyusunan dokumen pelaksanaan Anggaran ( DPA)

– Penyusunan DPA setelah perdes dan perkades di tetapkan

– DPA terdiri dari :

Rencana kegiatan dan anggaran desa
Rencana kerja kegiatan desa
Rencana anggaran biaya.
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA)

– Dalam hal terjadi perubahan APBDes dan Perubahan Penjabaran APBDes maka di susun DPPA yang terdiri dari: Ŕencana kegiatan dan anggaran desa Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Penyusunan Rencana Anggaran Kas ( RAK)

– Kaur keuangan menyusun rencana anggaran kas ( RAK) berdasarkan DPA yang telah di setujui oleh kepala Desa.

Dokumen dan Laporan Pelaksanaaan kegiatan

– Buku bantu kegiatan dan buku pembantu kegiatan penerimaan swadaya Masyarakat:

– Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

– Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Dokumen Pelaksanaan anggaran Lanjutan ( DPAL)

– ini untuk kegiatan yang belum selesai sampai akhir tahun anggaran/ lanjutan di tahun anggaran berikutnya.

Mekanisme Panjar

– pelaksanaan kegiatan dapat di beri uang panjar untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Dokumen / buku Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran:

– buku kas umum

– buku kas pembantu pajak

– buku bank

– buku pembantu Panjar.

Laporan kepala Desa kepada Bupati:

– laporan Realisasi pelaksanaan APBDes berupa:

– laporan smester pertama( jan-juni) yg terdiri dari: Laporan Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan, sedangkan untuk Laporan smester akhir tahun di tiadakan/di hapus.

Laporan Konsolidasi smester pertama :Bupati / walikota menyusun laporan konsolidasi smester pertama di sampaikan kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pemerintah Desa pada minggu ke dua bulan agustus.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes :

– paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran dalam bentuk Perdes di sertai dengan:

– Laporan Realisasi APBDes

– Catatan dan laporan keuangan

– Laporan Realisasi kegiatan

– Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

– Laporan kekayaan milik desa di hapus.

Alur Pengelolaan Keuangan Desa : RPJMDes ~RKPDes ~ APBDes ~ PENJABARAN APBDes ~ DPA~RKADes ~RKKDes ~RAB

Semoga sedikit penjelasan ini dapat bermanfaat untuk rekan rekan perangkat desa, seumpama PPKD di semua Desa terutama kaur dan kasi yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran ( PKA) sesuai pasal 6 ayat (1-5) sudah berjalan dengan baik maka tugas kaur keuangan tidak akan terlalu berat:sedangkan saat ini masih banyak rekan rekan di desa maaf belum semua memahami hal tersebut sehingga terlihat pekerjaan menumpuk atau tersentral di staf kaur keuangan dan kaur keuangan ( dalam hal pembuatan SPJ dll) dan ini berat kalau kita tidak bisa merubah pola kerja kita , karena kita bekerja di bekali 3 hal yaitu: