INILAHTASIK.COM | Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai hari ini merealisasikan bantuan bagi warga terdampak covid-19. Pada pelaksanaannya menuai sorotan dari sebagian kalangan, tak terkecuali dari Forum Silaturahmi RT/RW Kota Tasikmalaya.
Melalui ketuanya, Dede Sukmajaya, menegaskan bahwa secara umum kisruhnya data warga yang mendapatkan bantuan covid-19, PKH, BPNT dan lainnya akibat proses pendataan yang dilakukan selain RT dan RW.
Ia menyebut, bansos yang saat ini digelontorkan pemerintah daerah, propinsi maupun pusat yaitu data campuran, baik yang lama (2011) digabungkan dengan di luar itu. “Sebenarnya, pendataan bantuan ini ada yang dilakukan oleh kader Posyandu, petugas kelurahan, dan juga pendamping PKH. Sama sekali tidak melibatkan RT dan RW, sehingga terjadi seperti sekarang ini,” tegasnya, Senin (11/05/2020).
Dede mengatakan, pihak yang harus bertanggung jawab dalam kekisruhan data warga ini yakni Dinas Sosial. “Kami sejak awal sudah menyampaikan kepada semua pihak, baik melalui medsos ataupun pribadi pejabat. Secara langsung saya katakan bahwa ini harus hati-hati. Jika bicara dampak, semua juga kena dampak. Tapi tentunya tidak serta merta kita,” lanjut Dede.
Ia menegaskan, dalam hal ini para RT dan RW hanya dijadikan tumbal oleh pemerintah atau menjadi objek penderita saja. Urusan pendataan, kata ia, idealnya dilakukan oleh RT dan RW yang tahu persis kondisi warga di lingkungannya.
“Pendataan untuk warga yang akan mendapat bantuan kebanyakan tidak melibatkan RT dan RW sehingga pada realisasinya menjadi kacau. Dinas Sosial harus bertanggung jawab atas semua ini,” tandasnya. (dra)
Discussion about this post