Sebut Pilbup Tasik Syarat Kecurangan, Tim WANI Bawa Bukti ke MK

INILAHTASIK.COM | Tim Gabungan Relawan beserta beberapa Pimpinan Ormas/LSM/OKP dan beberapa Pimpinan Komunita pendukung Iwan-Iip mengadakan Konsolidasi Evaluasi, Proyeksi dan Konfrensi Pers, di Posko WANI, Jalan Cikunir Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (24/12/2020).

Ketua Tim Relawan Gabungan WANI, Irman menduga proses Pilkada Kabupaten Tasikmalaya pada 9 Desember lalu syarat kecurangan secara terstruktur, sistimatis dan masif. Sejumlah temuan di masyarakat terjadi saat jelang pencoblosan dalam bentuk bantuan tunai untuk yang kurang mampu berupa amplop berlogo Pemkab dengan tulisan Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto.

Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut berjalan di tingkat RT, RW, MUI, Madrasah, dan Ponpes berjalan hingga malam pencoblosan. Ia menyebut, hal itu menggunakan aliran dana APBD.

“Termasuk penyerahan sertifikat Prona di masyarakat. Ini betul-betul upaya yang sudah terstruktur dan sistematis. Upaya-upaya penyaluran itu memberikan simbol dan ajakan Paslon,” terangnya.

Sementara, Wakil Ketua Korlap Tim Relawan Gabungan WANI, Dadi Abidarda menegaskan bahwa secara de fakto sudah terbukti dan secara de jure saat ini data-data tersebut telah diserahkannya ke Mahkamah Konstitusi dan PTUN.

“Kenyataan di lapangan pada saat saya jadi wakil korlap banyak temuan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon nomor 02, dan ini sudah menjadi catatan serta dikumpulkan sebagai bukti untuk maju ke MK, ” jelasnya.

Aktivis eksponen 96 ini pun menyoroti kinerja KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang sempat menanyakan progres soal KPU bisa mengeluarkan surat diskualifikasi kepada Paslon 02.

“Bahkan saya sempat diiming-imingi oleh Ketua KPU dengan sesuatu, namun entah arahnya kemana, apa untuk menghentikan gerakannya atau tidak menganggu proses yang telah dilaksanakan KPU?. Malah ada seseorang pejabat di Kabupaten Tasik menawarkan sesuatu jika saya bersedia diajak kerjasama. Saya semakin yakin. Kecurangan ini semakin terang benderang dan terjadi di Pilkada Kabupaten Tasik,” beber Dadi.

Dengan demikian, ia bilang sekarang ini jawaban Bawaslu ditunggu oleh publik lantaran jumlah anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada tidak sedikit dan menggunakan uang rakyat. “KPU juga harus berani terbuka, jangan sembunyi-sembunyi untuk bersikap dan bertindak demi kebaikan kita bersama dalam menciptakan demokrasi yang sehat jujur, bersih dan bertanggung jawab,” tandasnya. (IR)