INILAHTASIK.COM | Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dampak pandemi Covid-19 diprediksi bakal menimbulkan masalah kecemburuan dan konflik sosial di masyarakat karena minimnya sosialisasi dan pemahaman peruntukan penerima bantuan.
Pemerhati Kebijakan, Ir. Nanang Nurjamil, Selasa (07/04/2020) mengatakan, permasalahannya bisa timbul berawal dari pihak yang memberikan data ekonom Unpad dan Bappeda Provinsi yang terlalu terburu-buru. “Bahwa data jumlah penduduk miskin baru yang terkena dampak covid-19 di Jawa Barat hanya 1 juta penduduk,” katanya.
Lalu, lanjut Nanang, minimnya sosialisasi ke masyarakat terkait penyaluran bantuan tersebut, dan koordinasi jumlah kuota yang tak pasti untuk setiap daerah kabupaten/kota sehingga akhirnya pemahaman atas penyaluran bantuan ini di tingkat, RT, RW, Lurah dan Camat menjadi berbeda karena informasi yang diterima tidak jelas.
Terus, Data Penduduk Miskin (Pra Sejahtera) di Kota Tasikmalaya yang tidak siap dengan data yang lebih update. Akibatnya, penyaluran bantuan ini diprediksi akan menimbulkan gejolak sosial baru ditengah masyarakat.
Untuk Kota Tasikmalaya saja, Nanang bilang, ternyata hanya 20.000 kuota, jika dibagi rata ke 904 RW maka setiap RW hanya kebagian jatah untuk 22 orang warga yang akan mendapatkan bantuan tersebut, sementara persepsi di masyarakat memahaminya semua warga yang terkena dampak langsung pandemi covid-19 bakal mendapat bantuan.
Menurutnya, andaipun Gubernur berharap kekurangannya dibantu oleh daerah, harapan itu pun membutuhkan waktu dan kesiapan anggaran yang tentunya tidak mudah bagi setiap daerah, termasuk di Kota Tasikmalaya.
“Ini harus dievaluasi, jangan dulu didistribusikan. Kalau memang diprediksi kuat akan menimbulkan gejolak sosial, maka lebih baik bantuan tersebut tidak usah didistribusikan,” tegasnya. (Pid)
Discussion about this post