INILAHTASIK.COM | Guna menyelaraskan data masalah kesejahteraan sosial di lapangan, Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan verifikasi serta validasi Basis Data Terpadu (BDT) yang selama ini menjadi basis data pemerintah dalam menentukan pemberian program bantuan kepada masyarakat miskin.
Hal itu disampaikan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, saat menghadiri upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 di Halaman Bale Kota Tasikmalaya, Senin (29/10/2018).
Budi mengatakan, saat ini banyak program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Beras Rastra, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), bahkan Rumah Tidak Layah Huni (RTLH). Banyaknya program tersebut dikhawatirkan tidak tepat sasaran apabila BDT tidak dilakukan verifikasi dan validasi ulang.
Terlebih, katanya, BDT yang selama ini digunakan oleh pemerintah masih BDT hasil dari pemutakhiran pada tahun 2015 lalu. “Jadi nanti puguh. Mana yang perlu dibantu, mana yang tidak perlu dibantu, dan mana yang tidak lagi membutuhkan bantuan,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Nana Rosadi, menegaskan, sekarang ini ada kurang lebih 567 pencacah yang akan memverifikasi serta memvalidasi data di lapangan.
Kelak, data-data yang sudah diverifikasi serta divalidasi akan menjadi basis data terpadu yang sah melalui MoU antara wali kota, gubernur, serta Kementerian Sosial. “Kurang lebih sebulan sudah berjalan, tetapi ke lapangan baru hari ini,” kata Nana ditemui usai upacara.
Menurutnya, untuk melakukan proses verifikasi dan validasi data, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Karang Taruna, Bahkan Tagana. Saat ditanya soal target penyelesaian, Nana berdalih harus selesai secepatnya. “InsyaAllah Desember sudah selesai. Jadi 2019 sudah MoU dengan gubernur dan Kementerian Sosial,” imbuhnya. (Sep)
Discussion about this post