INILAHTASIK.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) III, di Balai Sertifikasi Pembenihan Tanaman Hutan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Rabu (29/04/2020).
Rapat dilaksanakan dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019, Rapat tersebut digelar bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengembangan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Umum, Biro Hukum dan HAM.
Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan sejumlah pertanyaan diantaranya soal aset-aset provinsi di daerah yang belum memiliki dasar kepemilikan kuat, penjabaran Peraturan Daerah (Perda) agar tidak terlambat pembahasannya serta perda-perda lainnya yang sudah tidak relevan untuk segera direvisi.
Ketua Pansus III, H. Memo Hermawan dari Fraksi PDIP menegaskan, Output dan Outcome anggaran desa yang belum relevan dan disarankan untuk kegiatan diklat harus yang singkat serta mendata setiap desa untuk mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sebelumnya, Rapat Kerja Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 sudah digelar oleh Pimpinan dan Anggota Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari Senin kemarin.
Rapat tersebut yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat H. Memo Hermawan membahas terkait penjadwalan kegiatan dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Selanjutnya, rapat pembahasan dan pendalaman LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 akan dilaksanakan kembali bersama stakeholder dan mitra kerja Komisi terkait.**
Discussion about this post