INILAHTASIK.COM | Program bantuan sosial (Bansos) program sembako yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 terbentur banyaknya persoalan kualitas buruk.
Hal itu menuai beragam pendapat, salah satunya dari Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya. Ia menegaskan sebaiknya program tersebut dihentikan dan dialihkan dari Bantuan Non Tunai (BNT) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Sebagai anggota DPRD Jabar, mengusulkan program tersebut dihentikan dari non tunai,” ucap Hadi yang juga selaku Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Minggu (10/05/2020).
Ia menyebut alasan pergalihan tersebut yaitu bansos non tunai susah pendistribusiannya karena harus sampai ke pelosok. Lalu, pada kualitas yang saat ini sudah mulai terangkat ke publik, seperti adanya telor busuk “Telor Berading”.
Kemudian, persoalan pengadaan barangnya. Menurut Hadi, dalam pengadaannya dikuasi oleh pengusaha yang memiliki akses besar dan kuat yang seharusnya ada sub kontrak pada pengusaha kecil yang ada di daerah.
Sebaliknya, lanjut Hadi, jika bansos ini dilakukan secara tunai, maka yang akan makmur itu adalah warung-warung yang ada di sekitar penerima.
Jika memang benar pemerintah provinsi ingin mensejahterakan rakyatnya, Ia meminta segera dilakukan evaluasi terkait pemberian bansos secara non tunai dan dialihkan ke bantuan langsung tunai.**
Discussion about this post