Dianggap Gagal Menjabat Kadisnaker, Hj. Nunung Angkat Bicara

INILAHTASIK.COM | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, Hj. Nunung Kartini angkat bicara soal adanya komentar miring dari Ormas PADI yang menyebut dirinya gagal menjabat kadisnaker karena banyak hal, salah satunya tidak dapat meraih kembali program tenaga kerja sukarela atau TKS/TKM.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/06/2018), Nunung menegaskan, selama ini pihaknya tak pernah diam alias terus melakukan upaya menjalankan tupoksinya guna merealisasikan banyak program, termasuk yang berkaitan dengan program tersebut.

Dia menerangkan, program dimaksud merupakan kegiatan langsung dari pemerintah pusat yang sudah jelas mekanismenya. Sementara untuk Kota Tasikmalaya, jelas Nunung, telah mendapatkan informasi bahwa programnya tidak memungkinkan dilaksanakan di triwulan 3 atau 4 tahun ini melainkan di tahun depan.

“Intinya, kita mengupayakannya. Jadi, saya harap kepada banyak pihak jangan sertamerta menyimpulkan kami gagal. Sebelum menyatakan harus tahu dulu juklak juknis dan latar belakang dari program ini. Termasuk soal ke Jepang, untuk triwulan 2 dan 3 ini kita sudah punya program,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kinerja Kadisnaker Kota Tasik Dianggap Gagal

Dijelaskannya, di dua triwulan itu pihaknya baru melaksanakan penjajakan dan MoU, yang selanjutnya ditindaklanjut dengan pembuatan petunjuk teknis (Juknis) bagi warga Kota Tasik yang berminat bekerja ke Negara Jepang.

“Mereka sudah mau menerima tenaga kerja dari kita, dengan persyaratan teknis yang diminta oleh pihak Jepang. Di antaranya, harus kursus dulu bahasa Jepang dan punya sertifikat N 3 dan 4. Nanti kursus itu akan kita lakukan di triwulan 4. Yang jelas, semua ada mekanisme dan prosesnya,” ujar Nunung.

Sementara, Kabid. Pelatihan dan Produktivitas Disnaker Kota Tasikmalaya, Fadil, mengatakan, bahwa setiap daerah tidak selalu bisa mendapat bantuan dari pemerintah pusat dalam satiap tahunnya, melainkan bergiliran.

“Mungkin karena anggaranya terbatas. Jadi, tidak hanya untuk Kota Tasikmalaya saja di Jawa Barat. Biasanya bergiliran, tidak terus-terusan kepada satu orang, satu tempat ataupun satu program. Kita harus memahami, karena mungkin anggarannya terbatas,” singkatnya. (Tim)